Kisah Jembatan Bung Karno

Kisah Jembatan Bung Karno

Pada tahun 1923 seorang Residen Palembang Le Cocq de Ville menyusuri sungai Musi. Ia melihat sekeliling sungai dan banyaknya perahu yang lalu lalang, kemudian kapalnya merapat ke sebuah rumah kepala lingkungan di tepi Sungai Musi. Di sana Le Ville bertanya “Kenapa seberang Ulu dan Seberang Ilir ini tidak disatukan jembatan?” tanya De Ville sambil tangannya menunjuk arah dua tempat itu. Kepala lingkungan menjawab dengan sopan “Dulu waktu pembentukan Gemente (Pemerintahan Kota) Palembang sekitar tahun 1906, ide ini pernah ada...tapi kabarnya tidak jadi karena Batavia sedang sibuk urusan di tempat lain, saya waktu itu juga hadir dalam pertemuan di Gemente”.

De Ville berpikir keras ide ini hebat juga, ia ingin meninggalkan kenangan sebagai pembangun Jembatan besar di Sungai Musi. Pada tahun 1924, de Ville berangkat ke Batavia, sesampainya di Batavia ia diajak ke tempat peristirahatan Gubernur Jenderal di Buitenzorg Bogor. Sesampainya di Bogor, Gubernur Jenderal bertanya pada de Ville “Bagaimana pembangunan kota Palembang?”

De Ville menjawab “saya ingin Batavia membangun Jembatan di Sungai Musi”. Gubernur Jenderal mengangguk-angguk “Sebenarnya dulu sudah mau dibangun, tapi Batavia sedang sibuk bangun kota Bandung, konsentrasi diarahkan kesana semua, terbukti kontes kota-kota kolonial di Afrika Selatan Bandung jadi kota koloni terbaik sedunia”.....

De Ville mengeluarkan rencana jembatan yang dibuat oleh arsitek temannya. Gubernur Jenderal menyimak gambar tersebut kemudian memerintahkan ajudannya untuk menyimpan gambar. Pada tahun 1928 ada kabar bahwa Jembatan akan dibangun, tapi kemudian rencana itu dibatalkan karena sedang ada resesi dunia di tahun 1929, Batavia mengambil kebijakan untuk proyek raksasa semuanya dihentikan dulu.

Kecewa dengan batalnya rencana ini, de Ville memesankan kepada beberapa pemimpin di Palembang untuk tetap berjuang dalam membangun Jembatan Sungai Musi. Idee de Ville ini justru terlaksana ketika Hindia Belanda bangkrut dan Palembang dikuasai oleh orang-orang Republik. Pada tahun 1956 dibentuklah Parlemen Daerah Peralihan Awal untuk Kota Palembang. Beberapa pemimpin Palembang hadir dalam rapat pleno Parlemen Peralihan itu, seperti Penguasa Perang Daerah Kolonel Harun Sohar, Gubernur Palembang H.A Bastari dan walikota Palembang M. Ali Amin. Dalam rapat itu usulan besarnya adalah membangun Jembatan di Sungai Musi, disepakati nama Jembatan itu adalah Jembatan Musi. Setelah rapat pleno usai, beberapa pemimpin berkumpul di ruang pertemuan gubernuran untuk membahas pembangunan Jembatan Musi yang sudah disetujui Parlemen Daerah (DPRD), mereka sepakat untuk mengumpulkan modal awal dulu. Pada tahun 1957, panitia kemudian berhasil mengumpulkan modal awal Rp. 30.000,-. Di tahun itu juga kemudian beberapa orang mengusulkan agar melapor ke Djakarta untuk meminta anggaran pembangunan Jembatan Musi.

Beberapa pemimpin Palembang seperti Gubernur Bastari, Penguasa Perang Daerah Kolonel Harun Sohar, Walikota Ali Amin dan seorang pengusaha bernama Indra Caya, berusaha menemui Bung Karno. Saat itu Bung Karno baru saja pulang dari lawatannya ke beberapa negara.

Bung Karno dilapori ajudannya Kolonel Sugandhi tentang adanya beberapa orang yang menyebut dirinya sebagai Tim Pembangunan Jembatan Musi akan menemui dirinya. Sukarno membaca surat permintaan bertemu, dengan singkat Bung Karno berkata pada Gandhi “Segera pertemukan pada saya”.

Tim itu akhirnya diundang sore hari untuk menikmati teh panas dan beberapa panganan gorengan. Mereka bicara di beranda Istana Negara sambil melihat-lihat taman. Sukarno bercerita soal dirinya yang Insinyur “Dulu saya ini hanya bangun jembatan-jembatan kecil, bikin jembatan se-iprit, kecil....saya tidak suka sebenarnya, saya suka dengan Jembatan yang mampu menggugah daya sadar, bukan saja Jembatan yang mampu membangunkan kekuatan ekonomi rakyat, tapi juga jembatan yang mampu menjadikan lambang dari kota itu, Jembatan itu harus aman, harus memberikan rasa aman kepada yang menggunakannya, jangan sampai dibangun lantas roboh, dibangun lantas roboh...dibangun lantas roboh....itu pernah terjadi di Belanda, makanya orang Belanda sangat hati-hati jikalau sedang membangun Jembatan, hitungannya teliti”.

Lalu Gubernur menyerahkan rencana pembangunan Jembatan kepada Bung Karno. Melihat rancangannya yang sedemikian sederhana Bung Karno menolak. “Saya akan buat yang lebih bagus lagi untuk Rakyat Palembang” lalu beberapa bertanya soal pendanaan. “Bagaimana dengan pendanaannya Pak...?” tanya mereka.

“Kalian tak usah pusing, urusan itu aku yang urus...yang penting bagaimana rakyat Palembang mampu mendapatkan kebanggaannya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya lewat pembangunan Jembatan ini....”

Sukarno sudah memperhitungkan dengan baik, pembangunan Jembatan ini tidak akan memberatkan anggaran negara, ia tahu bahwa Perdana Menteri Djuanda sedang mempersiapkan tanda tangan pampasan perang Djepang. Pada tahun 1955 sebenarnya Pampasan Jepang itu akan cair, tapi Indonesia bersikeras Djepang harus membayar sekitar 17,7 Milyar Dollar karena Indonesia kehilangan 4 juta nyawa selama Indonesia di jajah Djepang. Sebenarnya dana Pampasan Perang Djepang ini adalah desakan sekutu pada konferensi di San Fransisco 1951 agar Djepang membayar ganti rugi kepada negara-negara eks jajahan. Namun Djepang selalu berkelit dan malah membuat rencana besar pampasan ini akan diubah bentuknya jadi pembukaan pasar domestik. Akhirnya Djepang hanya mau mengeluarkan 200 juta dollar untuk biaya pampasan Jepang, penghapusan hutang dan bantuan jangka panjang 400 juta dollar.

Tahun 1958 Sukarno sudah mendapatkan kabar dari Perdana Menteri Djuandan bahwa sekitar 20 juta dollar tahap pertama pampasan Jepang akan segera disetujui. Berdasarkan dari kabar inilah Sukarno menyusun salah satu rencananya membangun Jembatang Sungai Musi. Pada tahun 1960, dana benar-benar cair dan dimulailah Jembatan Musi.

Sukarno meminta kepada arsitek Jembatan Musi ini agar membangun boulevard di kedua sisi jembatan. Jembatan Musi dibangun dengan arsitek Jepang yang memang amat paham bagaimana membangun Jembatan di wilayah dengan resiko gempa tinggi. Sukarno meminta agar Jembatan itu bisa bertahan 100 tahun bahkan lebih, ahli-ahli Jepang itu menyanggupinya.

Pada tahun 1965, Jembatan itu selesai dibangun dan rakyat Palembang memberikan nama Jembatan itu “Jembatan Bung Karno”. Sebagai rasa terima kasih mereka kepada Presidennya yang telah berjuang membangun Jembatan di tengah kota Palembang dan menjadi kebanggaan rakyat Palembang. Tapi konspirasi Gestapu 65 membuat Sukarno terpuruk, saat ramai-ramainya demonstrasi 1966, Jembatan Bung Karno diganti namanya menjadi “Jembatan Ampera” Ampera ini singkatan “Amanat Penderitaan Rakyat”.