NEGARA PERSONIFIKASI SBY DAN KOOPTASI NEGARA ATAS RUANG PUBLIK

NEGARA PERSONIFIKASI SBY
DAN
KOOPTASI NEGARA ATAS RUANG PUBLIK


Oleh Anton Djakarta


Dalam sejarah Indonesia modern sudah tiga kali Indonesia mengalami negara Person : Pertama, Pemerintahan di Era Demokrasi Terpimpin Sukarno (1959-1965), Kedua Pemerintahan Neo Fasisme Orde Baru (1968-1998) dan saat ini Pemerintahan periode ke Dua SBY yang sedang menuju format Negara Person.

Apa yang terjadi dalam Negara Person?

Negara Person memiliki gaungnya yang kuat pada era Louis XIV dimana slogannya yang terkenal : “Negara Adalah Saya” disini Negara bukan lagi sebagai bagian dari definisi-definisi Locke bahkan Marx sekalipun, tapi Negara sudah menjadi alam kekuasaan pemimpinnya. Untuk mencermati bagaimana pola negara person terbentuk di Indonesia dan apa gejala-gejalanya serta akibatnya mari kita perhatikan satu per satu dalam periode sejarah Indonesia modern.

Sukarno (1959-1965)

Alasan Sukarno mendirikan negara person adalah ketidaksabarannya melihat proses parlemen bertele-tele, masalah yang dihadapi memang bukan masalah running well sebuah negara tapi masalah pondasi-pondasi negara. Undang-Undang Dasar yang merupakan Konstitusi pada bangunan negara paling penting menjadi taruhannya. Disini Sukarno melihat tidak akan ada titik temu antara kelompok Islam dan Kelompok Sekuler (Nasionalis, Sosialisme Demokrat, Komunis dan Feodal Jawa). Selain masalah itu adalah kemampuan Sukarno melihat keterdesakan posisi geopolitik Indonesia dalam percaturan dunia Internasional.

Banyak dari kalangan ahli sejarah politik melihat bahwa perkembangan Negara Person adalah respon atas dinamikan politik dalam negeri dan berkembangnya PKI diluar batas radar Sukarno. Namun yang perlu diperhatikan apa yang terjadi antara tahun 1955-1959 pada kerja politik Sukarno merupakan sebuah usaha sungguh-sungguh membentuk Negara Person. Pada saat itu perkembangan politik Internasional menuju ke arah pembenaran tesis Churchill tentang berkembangnya dua imperialisme : Barat di satu sisi dan Sovjet Uni disisi yang lain. Sukarno sesungguhnya sudah melihat ini sejak tahun 1946. Selama satu tahun penuh sepanjang tahun 1945 Sukarno masih mempercayai faktor Jepang sebagai penentu kekuatan di Pasifik dan masih mempercayai bahwa kekuatan militer Jepang adalah andalan paling penting bagi terbentuknya negara Asia Timur Raya. Namun perkembangan sejarah begitu cepat, hegemoni Jepang sudah luntur. Amerika Serikat menguasai Asia Pasifik dengan gerakan cepat sementara Sovjet Uni memilih menguasai daratan ketimbang kekuatan laut, inilah kenapa Sukarno lebih memilih memihak Hatta yang condong mengambil keuntungan dari deal-deal dengan Amerika dan Belanda daripada kepada Muso yang membawa ide Negara Stalin ke Indonesia. Deal tersebut memberi kesempatan kepada pemain-pemain lama politik dalam lingkaran kanan menguasai ruang politik di Indonesia dan kekuatan kanan bahkan semakin kuat dan menuju ke tangan besi untuk menghabisi kelompok kiri, tangan besi kekuatan ini ditunjukkan pada konspirasi MSA 1951 yang melibatkan Achmad Soebardjo menteri luar negeri dibawah Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo. Setelah penyerangan Natsir pada internal Masjumi dan kejatuhan Sukiman dan jatuh bangun pemerintah karena ketidakstabilan suara di Parlemen, Sukarno melihat bahwa kekuatan kanan semakin menjadi hegemoni untuk itu Sukarno mulai merancang kabinet yang bersih dari unsur politik dengan nama Zaken Kabinet (Kabinet Kerja) dibawah Djuanda. Sementara Angkatan Darat belum bisa dimasukkan unsur penting dalam percaturan politik. Masuknya Angkatan Darat dan tidak padamnya keinginan Sukarno membentuk Partai Tunggal Negara yang sudah diidam-idamkannya sejak lama membuat ia harus bermain secara intens dalam membina Angkatan Darat sehingga militer bisa menjadi pemain politik yang diperhitungkan. Kooptasi Sukarno ke Angkatan Darat setelah 17 Oktober 1952 yang justru melejitkan nama AH Nasution adalah langkah paling penting dalam membentuk Negara Person.

Revitalisasi PKI ditangan empat serangkai dibawah DN Aidit, MH Lukman, Njoto dan Sudisman dilihat Sukarno sebagai kesempatan politik untuk dijadikan kartu dalam permainannya dengan Amerika Serikat dan Sovjet Uni. Bila Jacques Leclerc dalam analisanya dalam melihat kehancuran PKI di bulan-bulan pembantaian Oktober-November 1965 sebagai “Raksasa Berkaki Lempung” ini adalah sebuah isyarat bahwa memang pembentukan PKI sama sekali tidak didasarkan pada syarat-syarat berdirinya Partai Komunis arus besar seperti yang dikehendaki dalam teori-teori Lenin dan implementasi Stalin, tapi lebih pada kehendak sebuah tempat tampungan massa radikal pendukung Sukarno.

Kooptasi Sukarno pada Angkatan Darat dan memecah struktur elite Angkatan Darat -seperti penghadapan Yani dengan Nasution, atau Yani dengan Gatot Subroto - serta kooptasi ide-ide Revolusioner Sukarno kepada PKI yang cepat membesar itu merupakan rangkaian Kooptasi yang kelak memakan dirinya sendiri. Sukarno bukan saja termakan oleh Revolusi ciptaannya tapi juga tidak mampu mengendalikan kekuatan-kekuatan yang dibangunnya.

Peristiwa Gerakan Untung dan Sjam di tahun 1965 yang berakibat terbunuhnya para Jenderal dari jajaran SUAD Angkatan Darat membuat Sukarno benar-benar dibungkam oleh kekuatan yang dilahirkannya. Ini berbeda misalnya ketika Sukarno masih bermain dalam wilayah luar kekuasaan dimana kerja politik Sukarno hanya menjadi makelaar politik atau Kepala Agen politik dimana pelaku-pelaku yang dimakelari bisa dikendalikan : Hatta, Sutan Sjahrir, Amir Sjafrudin, Tan Malaka , Muso dan Natsir. Namun ketika Sukarno ingin menjadi pemain tunggal dan melakukan tindakan-tindakan kooptasi maka serta merta dia gagal mengendalikan bawahannya. Sikapnya yang terburu-buru mengeluarkan rumor tentang Angkatan Ke V, meremehkan kekuatan Angkatan Darat dalam penyerbuan Malaysia dan terlalu menciptakan banyak musuh membuat ia harus menjadi anak kandung korban revolusinya sendiri. Sementara keadaan luar negeri tidak begitu menguntungkan dalam permainan kartu politik Sukarno, Kruschev (Mr.K) terang-terangan menyerang kubu Stalin dan melakukan Destalinisasi sementara Mao yang banyak terbantu oleh Stalin merasa bahwa Mr. K merupakan revisionis Komunis yang wajib dimusuhi. Disini kekuatan kartu di samping kiri Sukarno melemah, sementara di sisi kanan Sukarno semakin solid. Keputusan Presiden Kennedy membela Indonesia dalam merebut Irian Barat dipandang bukan merupakan pengkhianatan AS terhadap sekutu Eropa-nya tapi merupakan jalan mendekati Sukarno agar bisa memiliki basis pengaruh di kawasan timur Indonesia dengan memiliki akses terhadap konsesi-konsesi sumber daya minyak serta menjinakkan Sukarno yang menyerang Pangkalan Militer Asing di Asia Tenggara. Kartu Sukarno yang tidak imbang ini di luar negeri ini kemudian menjadi kontradiksi atas berkembangnya politik dalam negeri sehingga semakin menjauhkan permainan kartu Sukarno pada kemenangan. Keputusan gegabah Aidit yang melakukan tindakan politik agraria dan secara frontal melawan tuan-tuan tanah NU serta serangan Aidit yang tak tanggung-tanggung kepada Yani membuat Angkatan Darat membangun aliansi diam-diam kepada kalangan Islam untuk menunggu saat yang tepat membuat perhitungan pada PKI. Dan ada faktor lain lagi yang memberi arah kehancuran jalan PKI-Aidit yaitu lupa bahwa tujuan utama PKI adalah melaksanakan ide-ide revolusi Sukarno, namun setelah jaringan Peking berhasil menyingkirkan jaringan Moskow di tubuh internal Partai, para elite agak melupakan Sukarno hanya Njoto yang berkeras bahwa Peking bukan merupakan prioritas tapi di tahun 1964 kekuatan Njoto bisa dikatakan habis. Faksi Aidit menguasai keadaan internal Partai dan Peking menjadi kiblat.

Gerakan aneh dan konyol Untung-Sjam 1965 dengan cepat ditanggapi oleh Angkatan Darat. Suharto yang muncul tiba-tiba menjadi kartu As dalam kekalahan politik kartu Sukarno. Dengan kesimpulan yang sangat sederhana dan bisa dijadikan perdebatan sejarah puluhan tahun, ucapan Suharto : PKI berada di balik Gerakan Untung, dengan cepat menghancurkan semua kerja politik Sukarno yang dimulainya sejak tahun 1926.

Negara Person kedua, diciptakan Jenderal Suharto diatas puing-puing Sukarno. Suharto memiliki beberapa modal politik yang sama sekali tidak dimiliki Sukarno :

1.Tidak direpotkan oleh Geopolitik karena sikap Suharto jelas anti Komunisme. Sovjet Uni sedang berkomitmen tidak mengganggu Indonesia karena tidak ingin memancing permusuhan dengan Mao. Sementara Mao disibukkan oleh penyerangan dirinya atas bencana kelaparan dimana Presiden Liu Sao Chi menyerang Mao. Revolusi Kebudayaan Cina 1966 adalah bagian dari garis keberuntungan Suharto. Mao disibukkan membantai teman-temannya sendiri dengan bantuan Lin Piao. Otomatis Indonesia bukanlah prioritas dan kematian Aidit hanya cukup dikompensasi dengan sebuah puisi karya Mao.

2.Histeria Pembunuhan Jenderal dan Pola politik Stigma PKI membuat Suharto dengan langkah luar biasa tepat bermain. Kooptasi-nya dalam mengendalikan ruang publik pers sampai membangun seluruh struktur kekuasaan level bawah dengan alasan stigma PKI membuat dirinya benar-benar menikmati posisi menjadi Raja Jawa dalam arti sebenarnya.

3.Tindakan pembenaran atas Tiga B (Bui, Buang dan Bunuh) dimana masyarakat Internasional juga melakukan kejahatan dengan mendiamkan apa yang terjadi di Indonesia merupakan keuntungan Suharto dalam memainkan politik kekerasan dalam mencaplok masyarakat.


Mari kita lihat apa yang dilakukan Suharto dalam melakukan politik kooptasi. Guru politik terbesar Suharto adalah Sukarno. Disini benang merahnya. Hanya saja alasannya yang membuat guru dan murid itu berbeda : Sukarno berusaha mewujudkan daulat kapital sementara Suharto Menggandaikan Negara sebagai bentuk jaminan hutang baik hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Langkah yang dilakukan Suharto setelah berhasil menghabisi Sukarno adalah menciptakan lansekap politik seluruh kekuatan politik diarahkan menuju partai negara, awalnya Suharto menghendaki PNI yang maju namun gagasan ini ditolak Ali Murtopo dan Ali mengusulkan agar Golkar dijadikan kendaraan menuju konsepsi Partai Tunggal yang terkamuflase. Bila Sukarno ingin mewujudkan Negara Kuat, Rakyat Kuat maka Suharto mewujudkan Negara Kuat, Rakyat Lemah. Sukarno menciptakan massa radikal, Suharto menciptakan massa mengambang. Negara bukan saja menjadikan ruang-ruang diluar negara terkooptasi tapi negara mencaploknya. Disini Suharto mendefinisikan diri justru dari rezim komunisme yang dikatakan dibencinya tapi pembentukan Negara Model Orde Baru justru mengikuti jalan negara Komunisme : Pemberangusan Ruang Publik dan Penciptaan Kelas Baru yang menindas. Jelas Angkatan Darat menjadi kelas paling berperan dalam penindasan terhadap rakyat di masa-masa Orde Baru. Dan agen penindas ini sama saja dengan kelas baru agen revolusi profesional Komunisme yang banyak tumbuh di negara-negara penganut agenda Komintern.

Langkah Suharto dalam mengkooptasi negara atau lebih tepatnya mencaplok masyarakat atas kekuatan negara merupakan contoh bagaimana Ruang Publik terjajah oleh kekuasaan :

1.Revitalisasi Surat Ijin Pembentukan Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang bibit penindasan pers sudah dilakukan Angkatan Darat sejak jaman Sukarno.

2.Membangun perusahaan-perusahaan negara yang kemudian menjadi sumber dana penting ke akses kekuasaan.

3.Fusi partai Politik 1973 : Penghancuran Ideologi dan pembentukan Massa mengambang.

4.Seluruh unsur-unsur kekuatan ekonomi dibawah kendali keluarga dan kroni.

5.Penindasan unsur-unsur koreksi terhadap Negara : Mahasiswa, Elite Veteran (Korban Petisi 50), dan kekuatan lain.
6.Pemandulan komisi-komisi penting yang bisa dianggap sebagai suara aspirasi rakyat dalam pembenahan pengawasan publik.

Bila Sukarno mengkooptasi dua hal : Angkatan Darat dan PKI yang kemudian kedua kekuatan ini bertarung menjadi kekuatan politik di satu sisi dan kekuatan rakyat serta budaya disisi lain. Maka Suharto mencaplok Angkatan Darat bukan saja menjadi kekuatan politik semata tapi menjadi kekuatan yang menentukan takdir bangsa Indonesia. Dari Angkatan Darat inilah kemudian lahir berbagai macam bangunan politik dengan landasan kekerasan. Bisnis-bisnis baik dalam lingkup negara dan swasta diharuskan menjadi sponsor bagi kekuasaan. Kaum Intelektual dipaksa menjadi pelacur dan menghamba pada modal, ideologis dihabisi serta dibangkitkan fungsi-fungsi dangkal dalam menciptakan masyarakat berbasis konsumerisme. Masyarakat konsumerisme bukanlah jenis masyarakat yang memiliki kekuatan intelektual tajam, terdidik daya kritisnya, visioner dan menghargai segala bentuk rasionalitas. Masyarakat konsumerisme tidak bisa diharapkan menjadi faktor pendorong terciptannya negara ke arah-arah baik tapi memerosokkan ruang gerakan masyarakat. Kesenian dijadikan alat pop yang mendewakan materialitas dan ide-ide yang tidak laku dalam bahasa budaya pop menjadi bahan ketawaan. Pendek kata Pencaplokan Negara Orde Baru kepada seluruh unsur negara ini melahirkan kebudayaan dangkal.

Tapi seperti yang terjadi pada Sukarno, nasib Suharto sama persis. Ia tidak mampu mengendalikan kekuatan-kekuatan yang diciptakannya. Sejak munculnya Petisi 50 dan kecewanya LB Moerdani, Angkatan Darat bukan lagi senjata yang paling tajam pada diri Suharto. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan Suharto mengeluarkan dua kartu lama untuk menghadapi kekuatan-kekuatan Angkatan Darat yang kemudian justru menjadi bumerang : Islam dan Nasionalisme Emosi Sukarno. Awalnya munculnya drs. Suryadi yang merupakan orang dekat LB Moerdani diharapkan mampu menggembosi kekuatan radikal Islam sisa-sisa ciptaan Ali Moertopo yang semakin kuat setelah ekspor revolusi Iran dengan mengeluarkan basis massa Sukarno ke jalan-jalan, Suharto dapat dengan tenang menggembosi Islam. Namun basis massa ciptaan Suryadi meledak luar biasa. Foto Sukarno yang diusung anak-anak muda 1986 menjadi modal politik untuk melawan Suharto. Kekuatan itu terbukti meroketnya suara PDI ditengah Pemilu yang dikendalikan Orde Baru di tahun 1986 dan 1992. Disini Suharto mulai kehilangan kendali atas fusi 1973 yang diciptakannya dan menjadi semakin kehilangan kecerdasan politiknya ketika melakukan penyerangan vulgar di tahun 1996 atas markas PDI di jalan Diponegoro. Selain itu Suharto juga mendekati kelompok Islam melalui ICMI untuk mengimbangi Kekuatan Angkatan Darat dan Kekuatan Nasionalis Emosi Sukarno. Sejak Suharto bermain kartu ini maka kehancuran kerja politiknya sudah mendekat.

Sejarah jatuhnya Suharto memperlihatkan pengulangan apa yang terjadi pada diri Sukarno, terjadi pada diri Suharto :

1.Sukarno dikhianati PNI, dalam hal ini kubu Osa-Usep, sementara Suharto jelas dipermalukan oleh Harmoko lewat pernyataannya yang menghendaki Suharto mundur. Jelas Golkar dan Harmoko adalah anak kandung politik Suharto.

2.Baik Sukarno dan Suharto dijauhi Angkatan Darat pada saat-saat kondisi kritis, bahkan Angkatan Darat menjadi kekuatan penting dalam politik penjatuhan kedua Presiden itu.

3.Kedua Presiden itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan riil dari kekuatan rakyat ketika dijatuhkan. Kejatuhan Sukarno seberapapun dashyatnya kekuatan militer mustinya mendapatkan penolakan penuh rakyat mengingat Sukarno sangat mengakar dalam alam pikiran bangsa Indonesia tapi itu sama sekali tak didapatkannya. Penghormatan rakyat yang dengan berani turun ke jalan hanya didapatkan pada saat kematiannya pada 21 Juni 1970.

Ketika Negara Person menjadi kekuatan penting politik dan masuk ke dalam ruang publik maka dengan sendirinya Negara Person itu akan runtuh. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah ini akan terjadi pada diri SBY?

Kemenangan Partai Demokrat yang begitu fantatis, kemampuan SBY dalam melakukan tindakan politik paling jenius dalam mengebiri Golkar dan menjadikan Golkar mendekati kebangkrutannya serta menjadi PDIP hanya satu-satunya rivaal politik yang lemah adalah kemampuan SBY melakukan kooptasi Negara terhadap seluruh ruang kekuasaan dan ruang rakyat dengan cara yang demokratis. Tapi apakah ini kemudian menjadikan SBY menjadi pahlawan atas kestabilan politik?

Seperti yang saya uraikan diatas, Negara Person bagaimanapun tujuan baiknya seperti Sukarno yang ingin merevitalisasi semangat kedaulatan negara apalagi keblinger macam Suharto akan menemukan kontradiksi-kontradiksinya. Titik temu kontradiksi inilah yang kemudian menjadi hantu penghancur bagi penguasa yang ingin mencobai negara ke dalam Negara Person. Apa yang dilakukan SBY dalam kemenangan strateginya atas Pemilu 2009 serta kemampuannya membangkrutkan lawan-lawan politiknya pasti diikuti dengan langkah cepat dalam menguasai ruang-ruang kekuasaan diluar eksekutif. Koalisi di Parlemen sudah terpegang, Pemandulan KPK lewat kisruh unsur pemimpinnya, lumpur Lapindo yang tak jelas, Perampokan atas Bank Century yang melibatkan orang-orang terdekat Presiden dan kinerja KPU yang buruk adalah bagian penting kita mencatat kinerja SBY, karena gagalnya SBY dalam menyelesaikan itu karena tidak bekerjanya fungsi-fungsi independen diluar negara maka diragukan akan efektifnya fungsi negara dan fungsi rakyat dalam bertemu di ruang publik. Bila ini sampai terjadi maka SBY akan dimakan oleh rekayasa politiknya sendiri.

Rekayasa politik SBY bermula pada permainan-permainan Pemilu 2009 yang banyak diprotes orang, kemudian menjadi semakin jalar-jalar kuat mencengkeram segala lini kehidupan politik. Tapi ini sudah menjadi hukum sejarah : Bahwa sebuah personifikasi akan hancur dengan sendirinya lewat kebusukan-kebusukan personifikasi itu sendiri. Seperti hal-nya Sukarno yang melepas kendalikan kekuatan massif PKI dan membebaskan unsur penggede militer membiakkan dirinya, seperti Suharto yang tak sadar membesarkan para konglomerasi yang berubah menjadi mesin politik, maka SBY bisa hancur dari 'Partai'nya sendiri. Konflik partai akan menjadi jalan pembuka kehancuran SBY. Konflik internal yang akan menajam dan gagal dikendalikan membawa SBY pada malapetaka politiknya. Kekuatan-kekuatan akan saling fragmentatif sehingga SBY tidak lagi menjadi kekuatan monopoli tunggal di Partai. SBY akan segera memilih : Ingin di 'Gus Dur' kan atau menjadi Megawati simbol arus anti regenerasi partai yang bebas.

Jadi personifikasi ini menurut saya akan membawa pada pola-pola rekayasa politik, dimana kemudian rekayasa politik justru memperkuat dan memperkaya unsur dalam kekuatan politik seorang pemimpin yang merekayasanya. Bila kemudian Sukarno jatuh karena PKI yang kerap digunakan sebagai alat penggada pembubaran partai-partai lama, Suharto jatuh karena pengkhianatan mesin politiknya maka SBY bisa jadi tutup buku dengan konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat.




Jakarta, 17 Oktober 2009.