Jalan-jalan Ibukota sedang hamil tua

Jalan-jalan Ibukota sedang hamil tua

Oleh Anton

Tahun-tahun antara 1964 sampai meletusnya G 30 S surat-surat kabar di Indonesia banyak yang menulis tentang ibu pertiwi yang sedang hamil tua. Apa yang dimaksud hamil tua? Mungkin saja ini masalah ‘Umwertung Aller Werte’ tentang penjungkir balikkan nilai-nilai dimana kelompok komunis menghendaki revolusi sosialis segera dilakukan sementara militer dengan dukungan diam-diam kelompok sempalan Sosialis Sjahririan, PNI konservatif dan NU terus menjadikan Bung Karno sebagai tameng PKI dan mereka mengangkat BK dengan khidmat sebagai Pemimpin Besar Revolusi serta mendorong BK agar menunda-nunda Pemilu yang sedianya akan berlangsung tahun 1963. Dan memang akhirnya Ibu Pertiwi melahirkan anak jaman tapi seperti nasib Dewi Sukesi Ibu Pertiwi melahirkan anak jaman bernama Suharto ‘dasamuka-nya Indonesia’, seorang Jenderal yang sama sekali tidak dikenal yang namanya baru disebut setelah Yani dibunuh dan menyusul pembunuhan terhadap DN Aidit. Disitulah cerita ibu pertiwi hamil tua bermula. Ibu pertiwi yang hamil tua di tahun 1964 sesungguhnya belum melahirkan sebuah revolusi malah yang terjadi adalah kontrarevolusi yang rentangnya berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998.

Kini revolusi dalam skala yang lebih kecil sedang berada di ambang pintu dan yang mengalaminya adalah penduduk Jakarta. Revolusi yang tidak disadari sebuah penjungkir balikkan nilai-nilai paling massal akan segera lahir. Revolusi transportasi. Sejak pertengahan tahun 1970-an rakyat Jakarta telah diberi kesadaran bahwa ‘kaya adalah jika kita sudah bermobil’. Maka lahirlah penyelundup-penyelundup besar yang mendatangkan mobil mewah. Wajah muda dan ganteng Robby Tjahjadi menjadi bintang paling manis di koran-koran mengalahkan wajah kuyu Jenderal Hoegeng yang kalah dalam pertarungan antara menjadi ‘Polisi Benar atau Polisi tidak benar’. Dan Hoegeng terlempar jauh ke dalam pinggiran sejarah sementara Robby-Robby baru lahir seiring dengan berdirinya perusahaan jiplakan dari Jepang yang memproduksi besar-besaran suku cadang kendaraan. Budaya itu semangkin kuat di tahun 1980-an.

Gengsi memiliki mobil bahkan jauh lebih penting nilainya dari gengsi memiliki rumah. Maka di tahun 1980-an muncul prinsip hidup : Biar rumahnya kontrakan yang penting mobilnya mewah. Namun tetap saja memiliki mobil di tahun 1980-an bisa jadi sangat susah. Hal inilah yang dilihat pemikir bisnis yang jeli macam Stanley Setia Atmadja pendiri Adira Finance atau perusahaan-perusahaan kredit lain. “Nilai waktu” Logika siklus kehidupan dibalik. Dulu rata-rata kelas menengah akan mampu beli mobil atau sepeda motor minimal setelah umur 35 tahun saat ini bisa jadi baru dua tahun kerja bisa beli kendaraan bermotor caranya yah dengan sistem kredit. Sistem kredit inilah yang menjadi ledakan kendaraan bermotor nggak kira-kira. Sementara pemerintah di tahun 1997-1998 hancur total ekonominya gara-gara kedunguan mereka tidak mengantisipasi badai moneter akibat pertaruhan dana Soros di Thailand. Ditambah memang adanya konspirasi saling kelindan untuk menjungkalkan Suharto mulai dari kelompok militer sampai pariah politik macam PDIP Megawati. Situasi yang sulit membuat jalan-jalan di Jakarta selama hampir 10 tahun tidak bertambah ruasnya. Saya sendiri pernah berjumpa dengan salah seorang boss dari perusahaan jalan tol pada sebuah pertemuan dan dia bercerita betapa dia sedang dibelit hutang sementara tak satupun tender dia dapat. Cerita itu terjadi akhir tahun 1999. Cerita jalan tol mulai bergulir kembali setelah Jasa Marga jadi Go Publik dan beberapa bank bersedia melakukan sindikasi untuk mendanai beberapa ruas jalan tol yang di operasikan beberapa perusahaan swasta. Sementara Sutiyoso dengan nekat menerobos pemecahan kemacetan lalu lintas dalam kota dengan proyek sederhana namun berhasil menggebuk kesadaran masyarakat : Busway.

Tidak ada langkah paling populis dan realistis dalam sejarah jaman reformasi selain perbuatan nekat Sutiyoso. Busway adalah proyek paling sederhana, berbiaya murah dan cerdas untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Namun terlepas dari adanya dugaan konspirasi menjatuhkan karakter Sutiyoso yang sudah terang-terangan menyatakan akan menjadi Presiden RI dimana kita saksikan di hari-hari ini kemacetan Jakarta sudah memecahkan rekornya, menciptakan ruang pilihan progresif atau retrogresif. Progresif berarti mengikuti kehendak rasionalitas sejarah dengan memilih Busway sebagai alat angkut utama, Retrogresif berarti membatalkan proyek Busway sekaligus menggugurkan keberhasilan Sutiyoso untuk dijadikan pameran keberhasilan pada road show kampanye pemilu 2009. Dan kita sebagai rakyat biasa yang tidak tahu politik hanya ingin Jakarta tidak macet. Namun pilihannya adalah : Busway, now or never persis nyanyian Elvis Presley dengan jambulnya yang menyenggol rembulan malam.

Kemacetan total Jakarta yang kita alami hari-hari ini merupakan titik penting dalam sejarah transportasi Jakarta dan merupakan hari-hari untuk memutuskan dimana rakyat Jakarta harus memihak sistem transportasi : massal atau individual seperti yang pilihan orang Jakarta sejak tahun 1970-an. Sebelum tahun 1970-an baik kalangan menengah atau bawah Jakarta lebih memilih transportasi massal. Orang jaman itu menikmati naik trem listrik atau bus kota yang mulai banyak beroperasi setelah perang. Bus yang paling legendaris dan diingat rakyat Jakarta di masa lampau adalah ‘Robur’. Namun setelah konspirasi kapital yang dilakukan junta militer Orde Baru dengan kaum bisnis Jepang tentang pelemparan produk-produk otomotif maka transportasi massal tidak lagi menjadi pilihan penting. Orde Baru menutup rapat-rapat ruang transportasi massal yang dianggapnya merupakan bagian dari ruang publik yang membahayakan – jadilah sejak pertengahan tahun 1970-an sampai detik ini sistem transportasi massal kita tidak berubah, Melihat Metromini atau Kopaja sama saja melihat waktu yang berhenti - . Junta Orba lebih memilih sekelompok orang yang diuntungkan namun sekelompok orang ini harus membayar dengan mendukung sistem yang menindas dari perspektif inilah kemudian kekacauan lalu lintas di Jakarta lahir. Awalnya Jakarta merupakan surga paling indah bagi pemilik kendaraan bermotor karena jalannya luas-luas dan tidak banyak pengguna jalan. Namun sistem yang menindas itu melahirkan anomali lain. Rekayasa sistem keuangan ala pembiayaan kendaraan bermotor dengan sistem berhutang telah melahirkan orang-orang kaya baru yang sebenarnya tidak kaya. Merekalah kaum penghutang yang membayar kendaraan motornya dengan menggadaikan masa depan lewat selisih perkiraan naiknya nilai uang dimasa datang, atau bunga pinjaman. Kelompok ini meledak jumlahnya dan seakan-akan menjadi kelompok kelas menengah baru. Celakanya Junta Orba tidak segera sadar akan munculnya kelas baru penghutang ini. Padahal di tahun 1985 sudah mulai banyak bermunculan perusahaan-perusahaan keuangan non bank yang main di pasar pembiayaan kendaraan bermotor, apalagi produksi kendaraan bermotor di negara asalnya tidak dapat diserap pasar yang lebih besar. Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan bahkan Swedia bisa dikatakan tidak memiliki pertambahan konsumsi kendaraan bermotor. Mereka sudah membangun sistem transportasi massal yang hemat energi, hemat biaya dan efisien sementara produk mereka yang sesungguhnya mahal dan buang-buang energi dilempar ke negara-negara berkembang celakanya lagi Indonesia bukan saja tidak sadar bahwa kendaraan bermotor merupakan pemborosan energi tapi juga dianggapnya kendaraan bermotor adalah salah satu elemen harga diri. Bahkan harga diri yang paling penting. Kelakuan ini bisa dilihat dari pejabat-pejabatnya yang masih menganggarkan mobil mewah sementara rakyatnya masih ada yang makan dari jenis makanan ternak. Diakui atau tidak lalu lintas Jakarta adalah sebuah teater paling jelas dari sistem yang menindas warisan Junta Militer Orde Baru. Untuk itu harus dilawan dengan sistem yang berpihak pada pelepasan penindasan itu. Dan Proyek Busway adalah salah satunya.

Satu-satunya kelemahan Busway di Jakarta adalah kecurigaan yang besar bagi pesaing-pesaing Sutiyoso bahwa Busway adalah etalase keberhasilan Sutiyoso. Dan memang Sutiyoso secara terang-terangan menggunakan Busway sebagai sebuah taruhan politiknya ini seperti Supersemar 1966 di tangan Suharto. Satu-satunya cara menjegal Sutiyoso hanya lewat proyek Busway, karena membidik Sutiyoso bertanggung jawab terhadap penyerbuan PDIP juga tidak tepat sebabnya Megawati sendiri mensponsori Sutiyoso menjadi Gubernur DKI dan setiap orang tahu dalang peristiwa Kudatuli 1996 adalah Presiden Suharto sementara Sutiyoso hanya pion. Disinilah dilema Busway sekarang. Saat ini Sutiyoso sudah tidak menjabat lagi, dan kita tahu pejabat sekarang adalah Fauzi Bowo tipe pejabat birokrasi yang tidak memiliki power bila berhadapan dengan kekuatan lain. Bisa dipertanyakan apabila Sutiyoso masih menjabat apakah SBY berani memanggil eks boss-nya itu? Dipanggilnya Fauzi Bowo ke Istana kemarin lalu menyiratkan dua hal : Pertama, Bahwa urusan Busway menjadi urusan yang berantakan, kedua adalah sebuah pesan penting agar Busway tidak lagi menjadi domain pemda DKI tapi jika bisa dimasukkan ke dalam proyek terpadu dimana pemerintahan pusat bisa masuk. Bila ini terjadi maka SBY bisa mengambil keuntungan politik dengan mengklaim bahwa dia menyelamatkan proyek Busway yang nyaris gagal. Dimensi politik ini harus diperhatikan. Namun sebagai rakyat biasa kita berharap agar Busway jangan dibatalkan dan revolusi jalan terus.

Selain itu manajemen Busway merupakan sebuah manajemen yang asal jalan. Busway walaupun sejarahnya sudah dipikirkan tahunan sejak era Wiyogo Atmodarminto kemudian diseriusi di jaman Surjadi Sudirdja dan menjadi realitas di masa Sutiyoso seakan-akan menjadi proyek yang tiba-tiba jatuh dari langit tidak ada perencanaan yang matang disini. Bahkan di masa lebaran dengan libur panjang yang diakali Jusuf Kalla untuk melakukan kampanye terselubungnya pembangunan Busway tidak jalan dengan memanfaatkan liburan panjang ciptaan Kalla, proyek itu justru berjalan ketika kegiatan di kota Jakarta sudah menggeliat. Disamping itu manajemen Busway tidak all out dalam pengadaan armada-nya. Birokrasi yang lamban dan prosedur yang berbelit-belit menjadi akar dari segala macam penyakit yang merintangi gerakan cepat Sutiyoso. Yang kita perhatikan saat ini juga diamnya rakyat Jakarta terhadap masalah kronis ini. Masyarakat konsumen Indonesia tidak ada suaranya semestinya dengan adanya kemacetan yang luar biasa ini masyarakat Jakarta dengan disponsori oleh gerakan-gerakan LSM bisa melakukan tindakan untuk mempercepat pembangunan Busway dan mengawasi sistem manajemen Busway serta bahu membahu memecahkan masalah kemacetan di Jakarta.

Ucapan Fauzi Bowo yang bilang mustahil melarang rakyat Jakarta beli kendaraan bermotor adalah sebuah ucapan pejabat yang sudah kalah perang dengan kenyataan kita sebagai negeri jajahan negara-negara kapitalis. Dan memang itu bukan wewenang dari Fauzi Bowo dan diragukan pula apa Presiden pengecut dan peragu model SBY bisa mengeluarkan larangan membeli kendaraan bermotor bagi rakyat Jakarta. Dulu di jaman Bung Karno jumlah kendaraan bermotor dibatasi. Orang yang membeli kendaraan bermotor harus mendapat surat lisensi dari Kepolisian. Jadi jaman dulu misalnya kita beli mobil fiat atau Impala di Java Motors kita harus membawa dulu surat ijin dari kepala polisi dan harus dilampiri keterangan bahwa kita memang memerlukan sekali kendaraan untuk kegiatan kita. Kini malah berbeda jangankan lisensi, tidak punya uang kas beli kendaraan pun kita diojok-ojokin untuk berhutang. Itulah kapitalisme, Bung!

Dan jalanan Jakarta semangkin sempit. Anak-anak kecil yang kakinya belum sampai menginjak tanah kalau membawa motor sudah kemana-mana bawa motor. Polisi seakan tidak peduli lagi. Sepeda motor seakan-akan sudah jadi mainan pengganti bagi sepeda BMX. Kekerasan meraja lela dimana-mana. Geng Motor di Bandung menjadi fenomena kejahatan terkoordinasi. Kendaraan bermotor yang bukan produksi Indonesia sudah menjadi kenyataan masyarakat yang seolah-olah tidak bisa kita ubah.

Bagaimana mengubah itu. Satu-satunya jalan paling efektif adalah menembak dengan sentuhan budaya. Budaya bermotor yang individual dan egoistis harus dengan keras dan disiplin diarahkan menjadi budaya bertransportasi massal yang populis, komunal dan sesuai dengan ciri masyarakat Indonesia : Senang Kumpul-Kumpul. Counter Culture seperti bersepeda ke kantor terbukti tidak efektif karena gerakan budaya ini hanya menyentuh pada lapisan menengah terdidik padahal diakui atau tidak justru orang-orang berduit dan dari lapisan menengah Indonesia justru bukan orang yang terdidik dalam arti sesungguhnya. Kaum menengah yang cenderung tidak terdidik ini kebanyakan setiap apa yang dilakukannya merupakan bahan tontonan dan bagian dari fungsi paling penting kehidupan mereka : Budaya Gengsi. Sikap ini merupakan pegangan suci mayoritas dari kelompok mereka. Bagaimana membidik kelompok mereka. “Jadikanlah Busway sebagai Gaya Hidup bukan sekedar kebutuhan”

Ciptakanlah sistem transportasi massal yang juga menyediakan ruang ekspresi dari impian mereka. Ini bukan berarti diskriminasi terhadap kelas bawah, sama sekali bukan. Hal ini merupakan realitas bahwa sasaran pertama Busway yang paling penting adalah memindahkan pemilik kendaraan bermotor menjadi pengguna Busway. Selama pengguna kendaraan bermotor tidak mau menggunakan Busway maka proyek Busway tahap pertama dan yang paling penting gagal total. Bagaimana menggiring mereka?

Kemacetan yang parah saat ini menjadi sinyal kemenangan bagi pro Busway hanya saja momentum ini jangan dibuang sia-sia seperti apa yang dilakukan SBY pada dua tahun pertama masa jabatannya. Manajemen Busway harus berbenah karena setelah tanggal 15 Desember 2007 hampir semua jalan penting di Jakarta sudah dilalui koridor Busway sekarang tinggal bagaimana memanfaatkannya. Kemudian masalah pendanaan jangan tergantung dengan APBD Manajemen Busway atau operator-operator koridor Busway harus mengkonsolidasi diri karena dengan manajemen yang baik Busway bisa saja menjadi sebuah proyek yang sangat menguntungkan. Seandainya seluruh koridor sudah selesai dan tidak ada gangguan politik untuk menghentikan Busway maka seluruh operator Busway bisa mengembangkan koordinasi untuk mencari pendanaan lewat Pasar Modal dengan menerbitkan obligasi jangka panjang selama 5 tahun bahkan bisa saja Go Publik. Jadi sesungguhnya semua bisa diakali. Dan jangan sampai rakyat dirugikan. Sementara itu dalam masa revolusi otoritas Lalu Lintas DKI tidak ada waktu lagi berpikir lamban hilangkan berpikir ala SBY gunakan taktik cepat dan cerdas seperti Bung Karno. Tarik seluruh armada Busway di Priok lain soal urus belakangan yang penting armada jalan. Sementara tokoh-tokoh LSM pemerhati konsumen jangan berdiam diri terus pantau perkembangan lalu lintas DKI saat ini.

Bila kita masyarakat yang pro Busway bisa bertahan melewati tanggal 15 Desember 2007 kita akan melihat apakah masyarakat Jakarta masih keras kepala dengan tidak mau gunakan Busway, kalau itu terjadi silahkan macet terus terusan lalu teriak menyalahkan orang lain.

ANTON